Desa dalam membangun wilayahnya tidak saja sebagai objek pembangunan namun sebagai subyek pembangunan, pembangunan di desa melibatkan masyarakat khususnya kaum perempuan dan disabilitas pemerintah …
Saat ini terdapat 2 institusi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yaitu Pemerintah Desa dan BPD. Kedudukan BPD sebagai lembaga desa yang terlibat melaksanakan fungsi pemerintahan, tidak secara …
Saat ini terdapat 2 institusi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yaitu Pemerintah Desa dan BPD. Kedudukan BPD sebagai lembaga desa yang terlibat melaksanakan fungsi pemerintahan, tidak secara …
Penerapan standar akuntansi pemerintahan dan terbitnya Permendagri No. 13 Tahun 2006 jo. Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan Keuangan Daerah, mendorong kebutuhan banyak kalang…
Selama setengah abad terakhir, Noam Chomsky, telah banyak menggugat kekuatan gobal yang mengendalikan pilihan masyarakat serta meneliti berbagai kebijakan pemerintah, lembaga negara, dan media-medi…
SE Mendagri No. 120/253/Sj tanggal 16 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Setelah Ditetapkannya Undang- Januari 2015 tentang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dimaksudkan sebag…
kota, sehingga dapat dibedakan antara kota yang satu dengan kota-kota lain. Namun dalam realitasnya, pemahaman konsep City Branding kota-kota di Indonesia masih perlu ditingkatkan karena terdapatny…
Tujuan kajian ini adalah terbentuknya organisasi instansi vertikal penyelenggara urusan Pemerintahan Umum di Daerah yang sesuai dengan peraturan perundang dan mampu melaksanakan tugas dan fungsinya…
Kewenangan desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tentang Desa dapat dibagi empat yaitu kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan berdasarkan lokal berskala desa dan kewenangan yang ditug…
Efektivitas kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) saat ini sedang memasuki proses evaluasi kelembagaan secara komprehensif. Hal ini menindaklanjuti terbitnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 20…