Kebijakan pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), diharapkan dapat membawa perubahan ke arah yang lebih kondusif, namun demikian, tidak tertutup kemungkinan terjadi dampak …
Bertambahnya kewenangan Kabupaten/Kota yang yang diberikan kepada Desa, maka Pemerintah Desa membutuhkan usaha untuk meningkatkan kemampuannya dalam menjalankan tugas dan kewenangan dalam melaksana…
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi: karakteristik masyarakat desa pantai Di Kabupaten Belu yang berbatasan dengan negara Timor Leste; model (konsep) pemberdayaan masyarakat dibidang ek…
Pengelolaan ADD menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDes. Setiap kegiatan pembangunan yang dibiayai oleh ADD dan dilaksanakan di daerah perdesaan akan membe…
Undang-undang Desa mengamanatkan Pemerintah Desa untuk mengelola Pendapatan Asli Desa yang terdiri atas atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong dan lain- lain pendapata…
Saat ini pengelolaan desa didasarkan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 serta Peraturan Pertmerintah Nomor 47 Tahun 2015…
Kepala desa dalam melaksanakan kewenangan yang dimiliki untuk mengatur dan mengurus Kepentingan masyarakat, dibantu oleh Badan Permusyawaratas Dese (UPD), sesuai dengan Pasal 32 Peraturan Menteri D…
Desa dalam membangun wilayahnya tidak saja sebagai objek pembangunan namun sebagai subyek pembangunan, pembangunan di desa melibatkan masyarakat khususnya kaum perempuan dan disabilitas pemerintah …
Saat ini terdapat 2 institusi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yaitu Pemerintah Desa dan BPD. Kedudukan BPD sebagai lembaga desa yang terlibat melaksanakan fungsi pemerintahan, tidak secara …
Pengembangan inovasi daerah menjadi tantangan besar bagi banyak Pemerintah Daerah. Sejumlah masalah yang dihadapi diantaranya belum optimal dukungan instrumen penguatan inovasi daerah yang mencakup…