Laporan akhir: Hak protokoler dan hak keuangan kepala daerah dan wakil kepala…
Kajian ini berjudul "Hak Protokoler dan Hak Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah". Latar belakang dari kajian ini adalah perubahan mengenai undang-undang (UU) terkait pemerintahan daerah …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- vii + 87 hlm; 20,5 x 29 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- R 352.14 PUS l
Laporan akhir kajian aktual: Hak keuangan dan administratif pimpinan dan angg…
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam ketentuan…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- v + 93 hlm; 20,5 x 29 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- R 352.4 PUS l
Laporan akhir kesiapan pemerintah daerah dalam menyusun roadmap SIDA
SIDa merupakan keseluruhan proses dalam satu sistem untuk menumbuhkembangkan inovasi yang dilakukan antarinstitusi pemerintah, pemerintahan daerah, lembaga kelitbangan, lembaga pendidikan, lembaga …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- vi + 104 hlm; 20,5 x 29 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- R 352.14 PUS l
Laporan akhir pengkajian kompetitif: Penguatan daya saing daerah melalui pene…
kota, sehingga dapat dibedakan antara kota yang satu dengan kota-kota lain. Namun dalam realitasnya, pemahaman konsep City Branding kota-kota di Indonesia masih perlu ditingkatkan karena terdapatny…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 63 hlm; 20,5 x 29 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- R 352.14 PUS l
Laporan akhir kajian aktual: Review undang-undang nomor 8 tahun 2015 tentang …
Kajian ini fokus masalah mengenai regulasi (undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015) sudah menampung keinginan masyarakat atas adanya sirkulasi kepemimpinan kepala daerah dan Wakil kepala daerah yang dila…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- x + 37 hlm; 20,5 x 29 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- R 324.9598 DJO l
Laporan akhir kajian strategis: Pembentukan instansi vertikal pemerintahan um…
Tujuan kajian ini adalah terbentuknya organisasi instansi vertikal penyelenggara urusan Pemerintahan Umum di Daerah yang sesuai dengan peraturan perundang dan mampu melaksanakan tugas dan fungsinya…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- vi + 107 hlm; 20,5 x 29 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- R 352.14 CAT l
Laporan akhir kajian strategis: Perspektif kewenangan desa dan desa adat berd…
Kewenangan desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tentang Desa dapat dibagi empat yaitu kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan berdasarkan lokal berskala desa dan kewenangan yang ditug…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- vi + 53 hlm; 20,5 x 29 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- R 352.14 PUS l
Laporan akhir penelitian: Penataan Desa (pemekaran, penggabungan dan perubaha…
Penataan Desa dilatarbelakangi berdasarkan adanya mutu pelayanan pemerintahan desa yang kurang optimal dan tingkat kesejahteraan masyarakat yang belum merata samapai pada masyarakat desa, metode de…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- xv + 174 hlm; 20,5 x 29 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- R 352.14 GUN l
Laporan akhir pengkajian strategis: Identifikasi perumpunan urusan wajib dan …
Efektivitas kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) saat ini sedang memasuki proses evaluasi kelembagaan secara komprehensif. Hal ini menindaklanjuti terbitnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 20…
- Edisi
- 1
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 111 hlm; 20,5 x 29cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- R 352.14 ABD l
Laporan akhir kajian aktual: Tumpang tindih kewenangan pusat dan daerah dalam…
Kajian ini melandaskan pada masalah tumpang tindih kewenangan di Batam, khususnya antara pemerintah kota Batam dan Badan Pengusahaan Kawasan Batam (BP Batam). Oleh karena itu kajian ini bertujuan :…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- v + 50 hlm; 20,5 x 29 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- R 352.14 PUS l
