Daerah istimewa dalam negara kesatuan Republik Indonesia
Meskipun Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, bermaksud menyeragamkan bentuk susunan pemerintahan daerah di seluruh Indonesia, namun mengingat hak-hak asal-u…
- Edisi
- cet 1
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- xv, 334 hlm.; 21 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 352.14 SUJ d
Membangun format baru otonomi daerah
Asumsi tentang keperluan adanya masa transisi itulah yang diabaikan dalam kebijakan otonomi daerah melalui UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Harus diakui bahwa kebijakan otonomi san…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- 9793673869
- Deskripsi Fisik
- xii, 238 hlm.; 21 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 352.283 SYA m
Kompleksitas persoalan otonomi daerah di Indonesia
Seluruh isi buku ini didedikasikan untuk menyoroti pasang-surut politik yang kadang-kadamng bekerja dalam logika yang sangat kompleks dan spesifik, Sama dengan pengalaman-pengalaman sejarah sebelum…
- Edisi
- cet 1
- ISBN/ISSN
- 9793477059
- Deskripsi Fisik
- xxxv, 402 hlm.; 21 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 352.14 ABD k
Otonomi daerah dan daerah otonom
Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan undang-undang, yak…
- Edisi
- Edisi 1 cet 3
- ISBN/ISSN
- 979421874X
- Deskripsi Fisik
- xx, 450 hlm.; 21 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 352.14 WID o
Otonomi daerah dan daerah otonom
Buku ini dimaksudkan sebagai referensi utama untuk kalangan birokrat dan aparat daerah, mahasiswa dan semua pihak yang berminat mengkaji persoalan otonomi daerah.
- Edisi
- Edisi 1 cet 1
- ISBN/ISSN
- 979421874X
- Deskripsi Fisik
- xx, 450 hlm.; 21 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 352.14 WID o
Proses transformasi daerah pedalaman di Indonesia
Penduduk dataran tinggi sering dipandang sebagai kelompok masyarakat yang bodoh, yang mempertahankan cara hidup tradisional yang sangat berbeda; sebagai kaum tani, meskipun barangkali agak kurang e…
- Edisi
- Edisi 1 cet 1
- ISBN/ISSN
- 9794613886
- Deskripsi Fisik
- xl, 422 hlm.; 21 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 572.3 TAN p
Aspek-aspek hukum otonomi daerah
Otonomi termasuk salah satu dari asas-asas umum pemerintahan negara. Pemerintahan suatu negara mencakup semua aktivitas pengendalian suatu negara dan pelaksanaan kepentingan umum untuk mencapai tuj…
- Edisi
- cet 3
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- xiv, 192 hlm.; 21 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 352.14 AMR a
Hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah
Di daerah kita terdapat dua jenis pemerintahan, yakni pemerintahan daerah yang berwenang mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, sebagai pelaksana dari azas desentralisasi teritorial, dan pe…
- Edisi
- cet 3
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 222 hlm.; 21 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 352.14 IRA h
Desentralisasi dan pemerintahan daerah
Buku ini lebih terasa pemetaan teoritisnya sehingga memberikan gambaran ringkas tentang body of knowledge dari teori desentralisasi dan pemerintahan daerah. Berbagai isu penting tentang desentralis…
- Edisi
- Edisi 1 cet 1
- ISBN/ISSN
- 9789793695679
- Deskripsi Fisik
- x, 166 hlm.; 21 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 352.14 KHA d
Otonomi daerah: ranjau-ranjau
Indra dalam buku ini mengatakan bahwa: "Di masa lalu, satu masalah besar dalam upaya meningkatkan akses ,masyarakat lokal terhadap distribusi informasi adalah kecenderungan penyeragaman informasi o…
- Edisi
- cet 1
- ISBN/ISSN
- 9793305061
- Deskripsi Fisik
- x, 209 hlm.; 21 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 352.14 IND o
