Laporan akhir kajian strategis penerapan standar akuntansi pemerintahan (sap)…
Peraturan Pemerintah (PP) No.71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) menetapkan bahwa sejak tahun 2015, setiap entitas pelaporan keuangan, baik pemerintah maupun pemerintah daera…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- iv + 67 hal ; 20,5 cm x 29,5 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- R 352.48 SID l
Laporan akhir kajian aktual evaluasi kebijakan penerapan akutansi berbasis ak…
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara menegaskan bahwa ketentuan mengena…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- vii + 59 hal ; 20 cm x29 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- R 352.48 PUS l
Hubungan keuangan pusat daerah: elemen-elemen penting hubungan keuangan pusat…
Hubungan keuangan pusat-daerah merupakan suatu sistem yang diciptakan untuk memberikan bantuan keuangan kepada pemerintah daerah, yang sumber penerimaannya terbatas , hubungan ini terjadi sebagai…
- Edisi
- Cet 1
- ISBN/ISSN
- 9789794505908
- Deskripsi Fisik
- viii, 160 hlm.; 25 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 336.014 ARI h
Manajemen keuangan daerah
Buku ini berisi konsep, strategi, kebijakan, dan teknik optimalisasi manajemen keuangan daerah melalui tiga aspek utama, yaitu pengelolaan pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah secara efektif …
- Edisi
- cet 2
- ISBN/ISSN
- 9789790751781
- Deskripsi Fisik
- xiv, 196 hlm.; 26 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 336.014 MAH m
Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan daerah: perspektif hukum da…
- Edisi
- cet 1
- ISBN/ISSN
- 9794141194
- Deskripsi Fisik
- xviii, 472 hlm.; 21 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 302 HEN p
- Edisi
- cet 1
- ISBN/ISSN
- 9794141194
- Deskripsi Fisik
- xviii, 472 hlm.; 21 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 302 HEN p
Laporan akhir kajian aktual: Pengelolaan keuangan daerah
Otonomi daerah memberikan wewenang kepada Pemerintah Daerah untuk bertanggungjawab dalam penggunaan dana, baik dana dari Pemerintah Pusat maupun dana yang berasal dari Pemerintah Daerah sendiri. Ca…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- v + 108 hlm; 20,5 x 29 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- R 658.15 PUS l
Laporan akhir kajian aktual: Hak keuangan dan administratif pimpinan dan angg…
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam ketentuan…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- v + 93 hlm; 20,5 x 29 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- R 352.4 PUS l
Pedoman pengelolaan keuangan daerah: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 …
- Edisi
- Cet 1
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- v, 394 hlm.; 24 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- R 336 IND p
- Edisi
- Cet 1
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- v, 394 hlm.; 24 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- R 336 IND p
Hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah di Indonesia: seri keuan…
Perkembangan ekonomi daerah yang sangat pesat dan signifikan telah menyebabkan adanya perubahan dalam hubungan keuangan pusat dan daerah. Hal ini ditandai setidaknya dengan perubahan peraturan peru…
- Edisi
- Edisi 1 cet 1
- ISBN/ISSN
- 9794218987
- Deskripsi Fisik
- xxii, 406 hlm.; 21 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 336.01 AHM h
Akuntansi sektor publik: Akuntansi keuangan daerah Edisi 4
Buku ini merupakan revisi atas buku yang sama yang terbit pertama kali pada 2002 dan mengalami revisi di tahun 2004 serta tahun 2008 dengan menyesuaikan perkembangan yang sangat pesat di bidang aku…
- Edisi
- Edisi 4
- ISBN/ISSN
- 9789790612266
- Deskripsi Fisik
- vi, 420 hlm.; 24 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 657.48 ABD a
