Selama ini, Pemerintah Aceh mengelola Dana Otsus Aceh belum efektif. Hal tersebut tergambarkan pada data pembangunan yang dilansir BPS dan konklusi studi terdahulu. Deskripsi dari kedua data terseb…
Peraturan Pemerintah (PP) No.71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) menetapkan bahwa sejak tahun 2015, setiap entitas pelaporan keuangan, baik pemerintah maupun pemerintah daera…
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara menegaskan bahwa ketentuan mengena…
Konservasi energi untuk efisiensi energi dan PJU merupakan tanggungjawab pemerintah, pemda, badan usaha dan masyaakat. Salah satu permasalahan dalam pelaksanaan kerjasama unsolicited project di ind…
Kementerian Dalam Negeri sebagai koonfinstor pembinaan dan pengawasan umum dari penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren di daerah Dalam perkamhangannya, beberapa kebijakan dinyatakan belan opt…
Salah satu persoalan yang cukup pelik dalam Administrasi Kependudukan adalah yang berkaitan dengan pencatatan yaitu peristiwa kematian karena kematian bukanlah perbuatan subjek hukum namun akibatny…
Penelitian ini menganalisis IPKD di beberapa daerah dengan tujuan untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang efektif dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Hasil pengukuran menun…
Kebijakan pelayanan pengelolaan sampah telah didukung oleh peraturan perundan-undangan baik dari sisi jumlah peraturan maupun substansi pengaturan. Kendati demikian pelayanan pengelolaan sampah mas…
Semuan dengan amanat UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, perlu disusun pedoman untuk penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (Permendagri No. 86 tahun 2017). Dalam penyusunan d…
Kajian ini dilatarbelakangi oleh amanat Inpres Nomor 10 tahun 2016 Tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan 2017 yang ditindaklanjuti olch Surat Edaran Menteri Dalam Negeri …