Pemberian otonomi kepada daerah bertujuan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan di daerah, terutama dalam pelaksanaan kepada masyarakat, maupun meningkatkan kesta…
Buku ini lahir dari diskusi antara penulis sebagai dosen yang mengajar pascasarjana dengan konsentrasi Otonomi Daerah dengan mahasiswanya. Dari diskusi itu mahasiswa ditantang untuk membuat makala…
Politik hukum pertanahan yang merupakan bagian atau sub sistem dari Politik nasional, khususnya dalam pelaksanaan konsolidasi tanah perkotaan, pada hakikatnya merupakan suatu kebijakan publik yang …
Komunikasi politik merupakan faktor yang esensial sebagai salah satu pendukung pembangunan. Semua kegiatan politik yang dilakukan oleh pemerintah dan elite lainnya dalam kekuasaan negara, tidak bis…
Sejak diberlakukannya kebijakan otonomi daerah (desentralisasi), banyak terjadi perubahan dalam administrasi dan manajemen kepegawaian, dan perubahan ini membawa implikasi yang sangat luas bagi pel…
Buku ini merupakan kumpulan berbagai makalah seminar dan lokakarya dari para pembicara dan pemakalah yang terdiri dari para tokoh adat budaya, akademisi, tokoh agama, dan pemerhati lingkungan hidup…
Berdasarkan penelitian dan pengamatan di lapangan, pemberlakuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tidak sesuai dengan perkembangan keadaan ketatanegaraan dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah…
Masalah otonomi daerah senantiasa menjadi perhatian yang menarik untuk dibicarakan baik di kalangan ilmuwan bidang pemerintahan, praktisi, maupun para pengamat. Menemukan titik simpul yang tepat ya…
Buku ini mencoba menawarkan berbagai strategi penyelenggaraan otonomi daerah yang layak dicermati dan akan memperkaya pemahaman serta daya kritik kita terhadap kebijakan yang sangat strategis.
Dalam buku ini di bahas mengenai Pengertian Negara kesatuan Republik Indonesia secara Substantif dan Historis; Pengertian, dasar hukum, tugas dan wewenang pemerintah daerah terhadap otonomi daerah;…