Praktek penyelenggaraan pemerintahan di daerah

Pemerintah pusat tidak mungkin dapat melaksanakan sendiri urusannya yang berada di daerah. Hal ini menyebabkan segala urusan pemerintah pusat diserahkan pada daerah. Dalam melaksanakan tugas ini, p…

Meningkatkan kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Buku ini berupaya menyediakan bahan yang sederhana dalam rangka pemberdayaan DPRD. Isinya mulai dari makna demokrasi, desentralisasi serta kedudukan DPRD dalam sistem pemerintahan RI. Dijelaskan ju…

Otonomi daerah di era reformasi

Buku ini memiliki keunikan tersendiri dibandingkan buku akuntansi pengantar lainnya yaitu mengabungkan 2 area akuntansi (Akuntansi Keuangan dan Akuntansi manajemen) ke dalam satu buku yang sederhan…

Otonomi daerah 1945-2010 proses dan realita: perkembangan otda, sejak zaman k…

Edisi

cet 2 Edisi revisi

ISBN/ISSN

9789794168547

Deskripsi Fisik

xvi, 217 hlm.; 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

352.14 MAR o

Percontohan otonomi daerah di Indonesia

Pemberian otonomi kepada daerah bertujuan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan di daerah, terutama dalam pelaksanaan kepada masyarakat, maupun meningkatkan kesta…

Cara praktis menyusun dan merancang peraturan daerah: suatu kajian teoritis d…

Di dalam buku yang langka ini, Anda akan menemukan panduan komprehensif, sistematis, sekaligus aplikatif dalam penyusunan dan perancangan peraturan daerah, dengan rentang pembahasan mulai dari pere…

Pemberhentian kepala daerah: mekanisme pemberhentiannya menurut sistem pemeri…

Perhatian pada persoalan pemberhentian Kepala Daerah bukan hanya monopoli segelintir pihak. Kita semua berkepentingan dengan persoalan ini. Legislatif pusat ingin mengetahui bagaimana menetapkan sy…

Pembiayaan pembangunan daerah

Sumber-sumber pembiayaan untuk pelaksanaan desentralisasi terdiri dari: (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu pajak daerah, retribusi daerah dan hasil BUMD, (2) Dana Perimbangan, (3) Pinjam…

Otonomi daerah, etnonasionalisme, dan masa depan Indonesia

Buku ini lahir dari diskusi antara penulis sebagai dosen yang mengajar pascasarjana dengan konsentrasi Otonomi Daerah dengan mahasiswanya. Dari diskusi itu mahasiswa ditantang untuk membuat makala…

Konsolidasi tanah perkotaan dalam perspektif otonomi daerah

Politik hukum pertanahan yang merupakan bagian atau sub sistem dari Politik nasional, khususnya dalam pelaksanaan konsolidasi tanah perkotaan, pada hakikatnya merupakan suatu kebijakan publik yang …