Politik hukum pidana merupakan kebijakan dengan menentukan pilihan-pilihan tertentu yang hendak merumuskan peraturan perundang-undangan pidana, dan berorientasi pada ide dasar (nilai-nilai yang diy…
Dilengkapi dengan: - UU RI No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi - UU RI No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang- undang RI Nomor 31 Tahun 1999 - UU RI No 30 Tahun …
Dalam upaya penegakan hukum selain kesadaran akan hak dan kewajiban tersebut, juga tidak kurang pentingnya kesadaran penggunaan kewenangan apparat penegak hukum, karena penyalahgunaan kewenangan te…
Tulisan dari buku ini sangat komprehensif dari berbagai kajian ilmu hukum khususnya mengenai kebijakan hukum dari berbagai pandangan cabang ilmu hukum, dari hukum pidana, hukum acara pidana, hukum …
Buku ini terdiri atas 3 (tiga) bagian: Bagian Pertama, mengkaji secara intens tentang Hukum Pidana Materiil mulai dari asas, teori hukum pidana dalam konteks normatif, teoretis dan perbandinga…
Salah satu kritik terhadap sistem otoriter di mana pun, termasuk Orde Baru Soeharto, adalah potensi korupsi yang ditimbulkannya. Sistem otoriter memfasilitasi korupsi secara sistematik. Namun ketik…
Buku KUHP: kitab undang-undang hukum pidana ini merupakan cetakan ke 19, terdapat perbedaan dari segi penyajian materi, ada dua perbedaan pokok dengan edisi sebelumnya. 1. Edisi baru ini (cetakan …
Akhir-akhir ini sering di beritakan di media massa adanya ketidakpuasan pasien atau keluarga pasien terhadap pelayanan kesehatan yang diterima, baik dari dokter ataupun dari sarana pelayanan keseha…
Buku ini menguraikan hubungan hukum dan hukum pidana ekonomi. Sehingga terlihat dengan jelas fungsi hukum pidana dalam lalu lintas kejahatan yang berhubungan dengan perekonomian. Buku ini membahas …
Inti dari buku Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Hak Cipta adalah sebagai salah satu upaya penegakan hukum perlindungan hak cipta yang akan datang bahwa perlunya Pertanggungjawaban Pidana Korpora…