Image of Membangun format baru otonomi daerah

Text

Membangun format baru otonomi daerah

Asumsi tentang keperluan adanya masa transisi itulah yang diabaikan dalam kebijakan otonomi daerah melalui UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Harus diakui bahwa kebijakan otonomi sangat luas bagi daerah melalui UU No. 22 tahun 1999 adalah langkah pembaharuan besar dalam sejarah desentralisasi dan pemerintahan daerah di Indonesia. Namun sayangnya kebijakan produk pemerintah B.J. Habibie itu dibuat dengan asumsi situasi "normal", yakni seolah-olah partai-partai, DPRD, dan pemerintah daerah berfungsi sebagaimana mestinya.
Buku ini tidak hanya menawarkan paradigma baru desentralisasi dan otonomi daerah, melainkan juga merekomendasikan RUU Otonomi Daerah yang bersifat alternatif dalam rangka perbainkan dan penyempurnaan kebijakan otonomi daerah.

Ketersediaan
BPP00000493352.283 SYA mBadan Penelitian Pengembangan KemdagriTersedia
BPP00000494352.283 SYA mBadan Penelitian Pengembangan KemdagriTersedia
BPP00002886352.283 SYA mBadan Penelitian Pengembangan KemdagriTersedia
Informasi Detail
Judul Seri
-
No. Panggil
352.283 SYA m
Penerbit
Jakarta : LIPI Press.,
Deskripsi Fisik
xii, 238 hlm.; 21 cm
Bahasa
Indonesia
ISBN/ISSN
9793673869
Klasifikasi
352.283 SYA m
Tipe Isi
-
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
-
Subjek
Otonomi Daerah
Info Detail Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas
Tidak Ada Data
Komentar
Anda harus masuk sebelum memberikan komentar