Text

Implementasi sistem bikameral dalam parlemen indonesia

---

Pemilihan tentang struktur organisasi parlemen di Indonesia, yaitu apakah sistem unikameral atau bikameral, menjadi hangat kembali setelah amandemen UUD 1945. Dalam sidang-sidang MPR selama beberapa tahun terakhir telah dihasilkan segala macam perubahan konstitusi. Perubahan-perubahan tersebut diwujudkan dalam empat dokumen perubahan UUD 1945 dan berbagai ketetatapan MPR. Selain itu, juga telah terdapat perubahan mendasar dalam struktur ketatanegaraan Indonesia dan kewenangan dalam masing-masing orannya. Kekuasaan MPR dikurangi dengan adanya perubahan ini. Salah satunya adalah pemilihan Presiden langsung untuk mendapatkan sumber legitimasi yang setara dengan parlemen. Pemilllihan Presiden secara langsung oleh rakyat dengan semangat pengawasan dan perimbangan yang lebih tegas; termasuk didalamnya perimbangan dari badan legislatif berupa bikameralisme atau pembentukan dua kamar. Untuk Indonesia, kamar pertama atau majelis rendah dinamakan Dewan Perwakilan Rakyat, sedangkan kamar kedua atau majelis tinggi dinamakan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Akan tetapi, masih terdapat perdebatan di kalangan anggota MPR mengenai perubahan struktur ini. Kehadiran DPD seharusnya memberikan solusi terhadap sistem politik yang sentralistik sepanjang lima daswarsa terakhir. Namun, pada kewenangan DPD sangat terasa unsur dikriminatifnya apalagi dengan ekspektasi masyarakat untuk berpartisipasi secara luas dan kompetitif.

---

Ketersediaan

BPP00003471

328 REN i

Badan Penelitian Pengembangan Kemdagri

Tersedia

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

328 REN i

Penerbit

Jakarta : PT RajaGrafindo Persada., 2005

Deskripsi Fisik

xiv, 388 hlm.; 21 cm

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

9793654732

Klasifikasi

328 REN i

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

Edisi 1

Subjek

Sistem Bikameral
Parlemen

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

-

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar