Text
Otonomi daerah: desentralisasi dan pengembangan SDM aparatur Pemda dan anggota DPRD
Sejak bergulirnya reformasi total yang dilakukan mahasiswa sehingga menumbangkan pemerintahan Orde Baru, kehidupan politik berbangsa dan bernegara mengalami perubahan drastis. Dampak dari tuntutan reformasi ini melahirkan UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
Namun dalam kenyataan pelaksanaan otonomi tersebut menimbulkan bayak kendala bagi daerah-daerah tersebut, seperti belum tersedianya SDM yang handal, serta masih kurangnya pendapatan asli daerah yang bisa menunjang pelaksanaan otonomi tersebut. Dan salah satu faktor yang berkembang saat ini di daeerah-daerah adalah kurang harmonisnya pihak DPRD dan kepala daerah dalam menjalankan fungsi otonomi secara bersama-sama.
Ketersediaan
| BPP00003174 | 352.14 BAM o | Badan Penelitian Pengembangan Kemdagri | Tersedia |
Informasi Detail
- Judul Seri
-
-
- No. Panggil
-
352.14 BAM o
- Penerbit
- Jakarta : Pustaka Sinar Harapan., 2001
- Deskripsi Fisik
-
xvi, 171 hlm.; 21 cm
- Bahasa
-
Indonesia
- ISBN/ISSN
-
9794166952
- Klasifikasi
-
352.14 BAM o
- Tipe Isi
-
-
- Tipe Media
-
-
- Tipe Pembawa
-
-
- Edisi
-
cet 1
- Subjek
- Info Detail Spesifik
-
-
- Pernyataan Tanggungjawab
-
-
Versi lain/terkait
Tidak tersedia versi lain
Lampiran Berkas
Komentar
Anda harus masuk sebelum memberikan komentar