Text
Dewan perwakilan daerah: dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia
Adalah penting untuk mengkaji lebih jauh, bagaimana posisi DPD yang "lemah dan terbatas" seperti diatur dalam UUD 1945 dapat diterjemahkan dalam fungsi-fungsi dan tugas-tugas yang lebih strategis secara nasional melalui peraturan perundang-undangan. Selain pengaturan melalui peraturan perundang-undangan, pelembagaan hubungan kerja antara DPD dan DPR perlu dioperasionalkan dan dijamin melalui tata tertib dari kedua lembaga tersebut.
Ketersediaan
| BPP00003015 | 306.23 JAN d | Badan Penelitian Pengembangan Kemdagri | Tersedia |
Informasi Detail
- Judul Seri
-
-
- No. Panggil
-
306.23 JAN d
- Penerbit
- Jakarta : Setjen MPR., 2004
- Deskripsi Fisik
-
vii, 250 hlm.; 20 cm
- Bahasa
-
Indonesia
- ISBN/ISSN
-
9799052238
- Klasifikasi
-
306.23 JAN d
- Tipe Isi
-
-
- Tipe Media
-
-
- Tipe Pembawa
-
-
- Edisi
-
cet 2
- Subjek
- Info Detail Spesifik
-
-
- Pernyataan Tanggungjawab
-
-
Versi lain/terkait
Tidak tersedia versi lain
Lampiran Berkas
Tidak Ada Data
Komentar
Anda harus masuk sebelum memberikan komentar