Text
Konflik elite politik di pedesaan
Dalam konstelasi politik di pedesaan,
adanya BPD sebagai lembaga yang mengawasi
eksekutif sering dipandang sebagai gangguan
atas kemapanan yang ada. Secara kultural
kepala desa (kades) boleh jadi belum siap
karena sekian lama semasa Orde Baru tidak
pernah diawasi, mengingat Ketua LMD/LKMD
dirangkap oleh kades. Dengan kelahiran BPD,
maka struktur desa tidak lagi menempatkan
kepala desa sebagai kekuasaan sentral tanpa
adanya pengontrol. Dalam menyikapinya, kepala
desa bisa memainkan beberapa strategi dengan
maksud “menjinakkan” BPD, sehingga BPD
tidak menjadi penghalang gerak bagi eksekutif,
yang pada gilirannya menuju sebuah pola kolusi
atau kolaborasi yang melahirkan konsentrasi
kekuasaan politik. Ini merupakan pola pertama
yang terbangun dalam relasi BPD dengan
pem erin tah desa. H al ini sek alig u s
mengisyaratkan bahwa BPD akan efektif
memainkan fungsinya bila didukung oleh
kekuatan-kekuatan riil di masyarakat. Tanpa itu,
bukan tidak mungkin BPD akan menjadi
lembaga baru tanpa makna atau justru menjadi
beban baru bagi rakyat. Dukungan rakyat ini
akan terwujud bila segenap unsur yang ada di
m asyarakat memahami mengenai sebuah
kebutuhan akan demokratisasi desa
Ketersediaan
| BPP00002789 | 320.9 DHU k | Badan Penelitian Pengembangan Kemdagri | Tersedia |
Informasi Detail
- Judul Seri
-
-
- No. Panggil
-
320.9 DHU k
- Penerbit
- Jakarta : Pustaka Pelajar., 2005
- Deskripsi Fisik
-
x, 384 hlm.; 21 cm
- Bahasa
-
Indonesia
- ISBN/ISSN
-
9793721952
- Klasifikasi
-
320.9 DHU k
- Tipe Isi
-
-
- Tipe Media
-
-
- Tipe Pembawa
-
-
- Edisi
-
Cet 1
- Subjek
- Info Detail Spesifik
-
-
- Pernyataan Tanggungjawab
-
-
Versi lain/terkait
Tidak tersedia versi lain
Lampiran Berkas
Komentar
Anda harus masuk sebelum memberikan komentar