Laporan akhir kajian strategis: Implementasi pengalihan P3D sesuai SE Mendagr…
SE Mendagri No. 120/253/Sj tanggal 16 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Setelah Ditetapkannya Undang- Januari 2015 tentang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dimaksudkan sebag…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- v + 82 hlm; 20,5 x 29 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- R 352.14 PUS l
Laporan akhir pengkajian kompetitif: Penguatan daya saing daerah melalui pene…
kota, sehingga dapat dibedakan antara kota yang satu dengan kota-kota lain. Namun dalam realitasnya, pemahaman konsep City Branding kota-kota di Indonesia masih perlu ditingkatkan karena terdapatny…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 63 hlm; 20,5 x 29 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- R 352.14 PUS l
Laporan akhir kajian strategis: Pembentukan instansi vertikal pemerintahan um…
Tujuan kajian ini adalah terbentuknya organisasi instansi vertikal penyelenggara urusan Pemerintahan Umum di Daerah yang sesuai dengan peraturan perundang dan mampu melaksanakan tugas dan fungsinya…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- vi + 107 hlm; 20,5 x 29 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- R 352.14 CAT l
Laporan akhir kajian strategis: Perspektif kewenangan desa dan desa adat berd…
Kewenangan desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tentang Desa dapat dibagi empat yaitu kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan berdasarkan lokal berskala desa dan kewenangan yang ditug…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- vi + 53 hlm; 20,5 x 29 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- R 352.14 PUS l
Laporan akhir pengkajian strategis: Identifikasi perumpunan urusan wajib dan …
Efektivitas kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) saat ini sedang memasuki proses evaluasi kelembagaan secara komprehensif. Hal ini menindaklanjuti terbitnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 20…
- Edisi
- 1
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 111 hlm; 20,5 x 29cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- R 352.14 ABD l
Laporan akhir kajian aktual: Tumpang tindih kewenangan pusat dan daerah dalam…
Kajian ini melandaskan pada masalah tumpang tindih kewenangan di Batam, khususnya antara pemerintah kota Batam dan Badan Pengusahaan Kawasan Batam (BP Batam). Oleh karena itu kajian ini bertujuan :…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- v + 50 hlm; 20,5 x 29 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- R 352.14 PUS l
Laporan akhir penelitian: Kewenangan daerah pada kawasan khusus
Menindaklanjuti amanat Pasal 360 Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya dalam rangka memberikan masukan pengaturan tentang Kewenangan Daerah Pada Kawasan Khusus yang …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 67 hlm; 29 x 20,5 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- R 352.14 PUS l
Kajian Kapasitas Perangkat Daerah berdasarkan PP No.18 Tahun 2016 Dalam Penye…
Kajian ini merupakan salah satu inisiasi dalam menganalisa pergeseran regulasi penataan perangkat daerah yang silih berganti begitu cepat. Konsep yang dikembangkan merujuk pada konsep pengembangan …
- Edisi
- Cetakan I
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- xvii + 161 hlmn.; 15x23 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 352.14 RIY k
Pokok-pokok pemerintahan daerah
Secara lengkap dan padat, buku ini menyajikan hal-hal penting mengenai Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah dalam 7 (tujuh) bagian pembahasan yang terstruktur dari hulu sampai hilir. Bagian pertama memb…
- Edisi
- Cetakan I
- ISBN/ISSN
- 97862337498780
- Deskripsi Fisik
- xiv, 202 halaman; 23 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 342.095 MUH p
Keberadaan Balitbangda dalam sistem pemerintahan daerah
Bahwa untuk mencapai, atau paling tidak mendekati pencapaian tujuan hakiki dari penyelenggaraan pemerintahan daerah, pada umumnya dan kebijakan otonomi daerah, pada khususnya, maka para penyelengga…
- Edisi
- Cetakan Pertama
- ISBN/ISSN
- 979-9165-45-8
- Deskripsi Fisik
- xxi, 193 hlm,; 21 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 352.14 ZAR k
