Image of Kebijakan Pengelolaan Dan Perencanaan Daerah Pada Wilayah pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil

Text

Kebijakan Pengelolaan Dan Perencanaan Daerah Pada Wilayah pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil

Kehidupan masyarakat di Wilayah pesisir dan Pulau-pulau Kecil (WP3K) masih miskin meskipun berbagai kebijakan telah ditetapkan, antara lain Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 dan Undang-Undang Nomor 1Tahun 2014 tentang pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, untuk tujuan meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakatnya. Kajian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana keterlibatan stakeholder dalam pengelolaan WP3K dan bagaimana mengintegrasikan kebijakan pengelolaan WP3K ke dalam perencanan pembangunan daerah di Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Banten, agar dapat mensejahterakan nasyarakat?. Metode yang digunakan deskriptif kualitatif. formannya aparat Dinas Kelautan dan Perikanan serta appeda Provinsi Jawa Tengah dan Banten.

Ketersediaan
BPP00010916Badan Penelitian Pengembangan KemdagriTersedia
Informasi Detail
Judul Seri
-
No. Panggil
352.3409598 SID k
Penerbit
Jakarta Selatan : INDOCAMP.,
Deskripsi Fisik
20.5 cm x 14,5 cm ; viii + 210 hal
Bahasa
Indonesia
ISBN/ISSN
978-979-020-553-6
Klasifikasi
352.3409598
Tipe Isi
text
Tipe Media
unmediated
Tipe Pembawa
volume
Edisi
-
Subjek
Perencanaan Daerah
Info Detail Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas
Tidak Ada Data
Komentar
Anda harus masuk sebelum memberikan komentar