Text
Reformasi birokrasi dan demokratisasi kebijakan publik
Secara ideal demokrasi seharusnya menjadi acuan kehidupan kebangsaan di level manapun, baik dalam tingkat masyarakat maupun pemerintah. Demokratisasi dalam ide, perumusan, pelaksanaan maupun evaluasi kebijakan publik di tingkat lokal akan menjadi representasi sejauh mana tingkat dan kualifikasi demokrasi pada pemerintah bersangkutan. Sejauh mana pemerintah membuka ruang partisipasi publik, sejauh mana gagasan diolah bersama dan implementasi kebijakan diawasi oleh masyarakat, merupakan serangkaian dari proses demokratisasi itu sendiri.
Kebijakan publik tidak lain merupakan aktivitas pemerintah yang pada akhirnya berujung pada bagaimana publik menjalankan kehidupannya sehari-hari. Secara spesifik, demokratisasi di aras kebijakan publik merupakan tuntutan yang sudah tak bisa ditolak, mengingat serangkaian proses demokrasi secara umum. Kebijakan desentralisasi, reformasi birokrasi, peran serta masyarakat, pemberdayaan legislatif dan seterusnya merupakan langkah-langkah penting untuk mewujudkan demokrasi di daerah.
Ketersediaan
| BPP00003013 | 352.34598 SAI r | Badan Penelitian Pengembangan Kemdagri | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2021-02-25) |
Informasi Detail
- Judul Seri
-
-
- No. Panggil
-
352.34598 SAI r
- Penerbit
- Malang : Averroes Press., 2006
- Deskripsi Fisik
-
xii, 172 hlm.; 21 cm
- Bahasa
-
Indonesia
- ISBN/ISSN
-
9799793997086
- Klasifikasi
-
352.34598 SAI r
- Tipe Isi
-
-
- Tipe Media
-
-
- Tipe Pembawa
-
-
- Edisi
-
cet 1
- Subjek
- Info Detail Spesifik
-
-
- Pernyataan Tanggungjawab
-
-
Versi lain/terkait
Tidak tersedia versi lain
Lampiran Berkas
Komentar
Anda harus masuk sebelum memberikan komentar