Text

Dilema demokrasi pluralis: antara otonomi dan kontrol

---

Kehidupan demokrasi di Idonesia semakin hari terlihat semakin semarak. Didalam demokrasi dibutuhkan organisasi-organisasi yang bebas, paling tidak dalam demokrasi berskala luas.apabila proses-proses demokratis digunakan dalam skala luas seperti negara bangsa, maka organisasi-organisasi yang otonom pasti akan terwujud. Problema tentang demokrasi pluralis itu hampir merupakan deskripsi keseluruhan proyek tentang teori politik sejak permulaannya dizaman kuno. Implikasi tentang alasan bagi ide-ide dan ideologi politik kontemporer meluas, dibawah batas-batas proses di sekitar teori dan praktek-praktek pluralisme demokrasi. Semua teori politik dan ideologi pada waktu itu diancam oleh dilema tentang otonomi dan kontrol yang terorganisasi. Implikasi-implikasi tegar yang tidak menentu terhadap rezim-rezim yang tidak demokratis.
Pluralisme demokrasi merupakan problema yang universal di dalam setiap demokrasi modern. Dalam arti ideal demokrasi merupakan suatu kondisi yang penting bagi tertib politik yang paling sempurna. Proses demokratis secara khusus hanya digunakan pada negara-negara yang sangat kecil, seperti negara-negara kota di Yunani dan Italia pada abad pertengahan. Proses demokrasi yang ideal akan memenuhi persamaan hak pilih dalam membuat keputusan kolektif yang mengikat, partisipasi efektif dalam seluruh proses pembuatan keputusan secara kolektif, termasuk tahap penentuan agenda kerja, setiap warga negara harus mempunyai kesempatan yang sama dan memadai untuk menyatakan hak-hak istimewanya dalam rangka mewujudkan kesimpulan terakhir. Pembubaran kebenaran dalam waktu yang dimungkinkan, karena keperluan untuk suatu keputusan, setiap warga negara harus mempunyai peluang yang sama dan memadai untuk melakukan penilaian yang logis demi mencapai hasil yang paling diinginkan. Pencakupan masyarakat harus meliputi semua orang dewasa kaitannya dalam hukum, kecuali pendatang sementara. Proses demokrasi penting bagi bentuk pemerintahan yang baik.
Kriteria ideal selalu menuntut berbagai hal sehingga tidak pernah ada rezim aktual yang mampu memenuhiya secara utuh, di dalam negara-negara moderen, tampak pemerintahan sehari-hari berada ditangan pejabat resmi, yang sering mengeluarakan berbagai keputusan dengan konsekuensi besar terhadap kota-kota itu sendiri. Lembaga-lembaga politik berkembang secara bersamaan membedakan rezim-rezim politik negara-negara demokrasi modern dari semua rezim lainnyan, termasuk rezim negara kota yang secara secara relative demokratis. Untuk menerapkan proses-proses demokrasi dalam skala luas seperti negara, juga terdapat keterbatasan tertentu. Adanya batas-batas intrinsic di dalam partisipasi yang diakibatkan oleh besarnya jumlah penduduk, orang-orang tertentu sering melakukan pengaruh yang cukup besar, tidak hanya karena terbatasnya jumlah orang berpartisipasi dengan cara-cara yang berbeda dari pemberian suara. Sekarang nampaknya tidak satupun unit yang lebih kecil dari negara yang dapat memberi kondisi yang diperlukan bagi kehidupan yang baik dan tidak ada satupun unit yang lebih besar dari negara yang dapat diperintah secara demokratis seperti halnya sebuah poliarki moderen.

---

Ketersediaan

BPP00002756	321.8 ROB d	Badan Penelitian Pengembangan Kemdagri	Tersedia
BPP00003251	321.8 ROB d	Badan Penelitian Pengembangan Kemdagri	Tersedia

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

321.8 ROB d

Penerbit

Jakarta : CV. Rajawali., 1985

Deskripsi Fisik

ix, 325 hlm.; 21 cm

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Klasifikasi

321.8 ROB d

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

Cet 1

Subjek

Demokrasi

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

-

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar