Text
Laporan akhir kajian strategis tingkat kepedulian pemerintah desa terhadap masyarakat (kaum perempuan dan disabilitas)
Desa dalam membangun wilayahnya tidak saja sebagai objek pembangunan namun sebagai subyek pembangunan, pembangunan di desa melibatkan masyarakat khususnya kaum perempuan dan disabilitas pemerintah desa sebagai poros penggerak pembangunan di desa belum sepenuhnya memperhatikan masyarakat khususnya perempuan dan disablitas, penelitian menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini dalam pengambilan data menggunakan tehnik wawancara kuisioner dan studi pustaka, dari hasil pengumpulan data selanjutnya data dianalisis secara deskriptif kualitatif, teknik pengambilan sampel dipilih berdasarkan purposive sampling, dan hasilnya bahwa Kepedulian Pemerintah Desa dilihat dan program kegiatan pelayanan yang bersifat khusus untuk kaum perempuan dan penyandang disabilitas, di beberapa lokus kajian belum mendapat perhatian dari Pemerintah Desa Alokasi penganggaran responsif kaum perempuan dan penyandang disabilitas menunjukan bahwa belum terakomodasi dalam APBDes. belum ada APBDes yang secara spesifik mencamtumkan urusan pemberdayaan perempuan dan inklusif penyandang disabilitas pada Pemerintah Desa di lokus pengkajian, kurangnya sosialisasi, pembekalan, pembinaan dan fasilitasi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten menyebabkan keterbatasan tingkat pemahaman Pemerintah Desa dalam memberikan pelayanan khusus pada kaum perempuan dan penyandang disabilitas. Pola pembinaan terhadap pemerintah desa yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kecamatan hendaknya melakukan pembinaan kepada Pemerintah Desa untuk memastikan terlaksananya perencanaan dan penganggaran yang responsif gender dan inklusif disabilitas pada APBDes Pemerintah Daerah perlu koordinasi antar Kementerian/Lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan dan penyandang disabilitas agar bersinergi dalam menyusun payung hukum/peraturan terkait dengan pelayanan khusus untuk kaum perempuan dan disabilitas sampai ke tingkat Desa, Pemerintah Daerah perlu melakukan sosialisası, dan fasilitasi terhadap pemahaman pemerintah desa dalam memberikan pelayanan khusus pada kaum perempuan dan penyandang disabilitas, Perlu sinergitas antar SKPD di Pemerintah Kabupaten dalam berkolaborasi meningkatkan kapasitas Pemerintah Desa dalam memberikan pelayanan yang bersifat perlindungan untuk kaum perempuan dan penyandang disabilitas.
BPP00010808 | R 352.14 GUN l | Badan Penelitian Pengembangan Kemdagri | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain