Laporan akhir penelitian: Kewenangan daerah pada kawasan khusus | Perpustakaan Soepardjo Roestam BSKDN Kemendagri

Pencarian berdasarkan :

SEMUA Pengarang Subjek ISBN/ISSN Pencarian Spesifik

Pencarian terakhir:

Image of Laporan akhir penelitian: Kewenangan daerah pada kawasan khusus

Text

Laporan akhir penelitian: Kewenangan daerah pada kawasan khusus

Pusat LItbang Administrasi Kewilayahan, Pemerintahan Desa dan Kependudukan - Badan Organisasi;

Menindaklanjuti amanat Pasal 360 Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya dalam rangka memberikan masukan pengaturan tentang Kewenangan Daerah Pada Kawasan Khusus yang dapat menghindari tumpang tindih kewenangan antara pemerintah daerah dan pengelola kawasan khusus. Tujuan dari penelitian ini yaitu 1). Mengetahui permasalahan yang terindentifikasi dari kewenangan daerah pada Kawasan Khusus: 2). Mengetahui faktor-faktor penyebab permasalahan kewenangan daerah pada kawasan Khusus: dan 3). Menyusun rekomendasi kewenangan Daerah yang tepat dalam pengelolaan kawasan khusus. Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan dengan melihat hasil studi dan dokumen-dokumen resmi sebelumnya dan menelaah beberapa peraturan yang berkaitan langsung dengan objek penelitian. Dilanjutkan Focus Group Discussion (FGD) dengan para pakar dan praktisi dari pusat dan daerah serta melakukan survey lapangan. Hasil yang diperoleh bahwa Kawasan khusus merupakan enclave dalam sebuah daerah otonom yang berpotensi memunculkan masalah perbatasan antara Kawasan khusus dan daerah otonom sekaligus pembentukan Kawasan khusus berpotensi menimbulkan persoalan dualisme atau tumpang tindih kewenangan pusat dan daerah dalam kerangka pelaksanaan pengelolaan Kawasan khusus sehingga berdampak pada timbulnya benturan/konflik kebijakan, disharmonisasi program pembangunan, terhambatnya realisasi program-program pembangunan, dan terciptanya ketidakpastian hukum bagi dunia usaha dan perekonomian masyarakat sementara faktor penghambat utama pembangunan Kawasan Khusus adalah pada persoalan lahan yang belum jelas penetapannya.

Ketersediaan

BPP00010735 R 352.14 PUS l Badan Penelitian Pengembangan Kemdagri Tersedia

Informasi Detail

Judul Seri: -
No. Panggil: R 352.14 PUS l
Penerbit: Jakarta : Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri., 2016
Deskripsi Fisik: 67 hlm; 29 x 20,5 cm
Bahasa: Indonesia
ISBN/ISSN: -
Klasifikasi: 352.14
Tipe Isi: text
Tipe Media: unmediated
Tipe Pembawa: volume
Edisi: -
Subjek: Pemerintahan Daerah
Info Detail Spesifik: -
Pernyataan Tanggungjawab: Pusat LItbang Administrasi Kewilayahan, Pemerintahan Desa dan Kependudukan

Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas

Tidak Ada Data

Komentar

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar