Image of Pemerintah desa, nagari, gampong, marga, dan sejenisnya : Pemerintahan tidak langsung warisan kolonial yang inkonstitusional

Text

Pemerintah desa, nagari, gampong, marga, dan sejenisnya : Pemerintahan tidak langsung warisan kolonial yang inkonstitusional

penulis berharap generasi pelanjut estafet cita cita kemerdekaan Republik Indonesia ini mau membuka telinga, mata, hati dan pikiran terhadap pemikiran dan konsepsi founding fathers, Pasal 18 UUD 1945, dan pemikiran yang terkandung dalam UU No. 22/1948, UU No. 1/1957, UU No. 18/1965 dan UU No. 19/1965 maka Desa bisa di konstruk ualng menjadi organ pemerintahan yang benar benar lembaga pemerintahan (bukan unit pemerintah palsu seperti sekarang) dengan fungsi utama menyejahterakan rakyat desa.Pemerintah Desa benar benar dijadikan administratur pelayanan publik kepada warga negara (citizens) yang tinggal di desa.

Ketersediaan
BPP00010334352.17 HAN pBadan Penelitian Pengembangan KemdagriTersedia
BPP00010106352.17 HAN pBadan Penelitian Pengembangan KemdagriTersedia
BPP00010640352.17 HAN pBadan Penelitian Pengembangan KemdagriTersedia
Informasi Detail
Judul Seri
-
No. Panggil
352.17 HAN p
Penerbit
Jakarta : Universitas Terbuka.,
Deskripsi Fisik
418 hlm.; 21 cm
Bahasa
Indonesia
ISBN/ISSN
978-602-392-676-3
Klasifikasi
352.17 HAN p
Tipe Isi
-
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
Cet 1
Subjek
Pemerintah daerah
Local Government
Info Detail Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas
Tidak Ada Data
Komentar
Anda harus masuk sebelum memberikan komentar