Text
Reformasi tata kepemerintahan: menyiapkan aparatur negara untuk mendukung demokratisasi politik dan ekonomi terbuka
Pengalaman selama lebih dari 10 tahun menjalankan agenda reformasi mestinya semakin meyakinkan para teoretisi dan praktisi administrasi publik, bahwa sistem administrasi publik yang efektif sangat esensial untuk melaksanakan demokratisasi politik dan pembangunan ekonomi terbuka yang berkeadilan sosial. Tetapi nayatanya rakyat Indonesia sampai saat ini belum mendapatkan layanan publik dalam kuantitas dan kualitas seperti yang diharapkan, padahal kepercayaan rakyat pada pemerintah sangat tergantung kepada layanan tersebut.
Reformasi administrasi harus terus digulirkan agar sistem administrasi publik dan aparatur negara yang menjalankannya terus meningkat kemampuannya untuk menyediakan layanan publik dan menyelenggarakan fungsi-fungsi pemerintahan. Hal ini juga dikarenakan kecenderungan sistem pemerintahan negara yang semakin demokratis dan sistem ekonomi nasional yang bebas, memerlukan sistem administrasi pemerintahan yang berkapasitas tinggi, trasnparan, dan akuntabel. Sistem administrasi pemerintahan seperti itu mau tidak mau harus mengamalkan prinsip-prinsip tata kepemerintahan yang baik (good governance) dalam melaksanakan tugas kepemerintahan maupun pelayanan publik. Buku ini adalah sumbangan penulis dalam diskusi publik tentang masa depan administrasi publik, aparatur negara, dan tata kepemerintahan Indonesia untuk melaksanakan pembangunan bangsa menuju kehidupan politik yang lebih demokratis dan kehidupan ekonomi yang lebih terbuka dan berkeadilan sosial. Didalamnya mencakup lima bagian penting dari prinsip ketatanegaraan Indonesia seperti dampak amandemen UUD 1945 terhadap sistem pemerintahan negara dan implikasinya terhadap sistem administrasi negara, peluang dan hambatan dalam agenda reformasi birokrasi dan manajemen pemerintahan, langkah-langkah revitalisasi sektor publik dan reformasi aparatur negara yang telah ditempuh pemerintah Indonesia sebagai pelaksanaan amanat reformasi, pelaksanaan desentralisasi pemerintah selama 10 tahun, serta terakhir adalah berbagai aspek administrasi yang jarang mendapat perhatian dalam literatur administrasi publik.
BPP00000526 | 321.09598 SOF r | Badan Penelitian Pengembangan Kemdagri | Tersedia |
BPP00000527 | 321.09598 SOF r | Badan Penelitian Pengembangan Kemdagri | Tersedia |
BPP00000528 | 321.09598 SOF r | Badan Penelitian Pengembangan Kemdagri | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain