Text
Nasionalisme pertambangan di Indonesia: tantangan dan harapan
Pertambangan merupakan masalah krusial dalam konstelasi sosial politik di Indonesia pasca Orde Baru. Hal ini terkait dengan banyaknya kepentingan maupun aktor yang berkecimpung dalam sektor pertambangan. Masifnya kepentingan dan aktor tersebut juga merupakan bagian dari implikasi penting dari kebijakan desentralisasi kekuasaan dari pusat kepada daerah. Kekuasaan yang semula bersifat monolitis kemudian berkembang menjadi pluralis dengan terbentuknya sentrum- sentrum kekuasaan baru di aras lokal. Namun demikian, premis normatif desentralisasi yang mengatakan bahwa transfer kewenangan akan menumbuhkembangkan demokrasi lokal dalam ruang masyarakat, ternyata hanyalah isapan jempol belaka. Konteks raja-raja kecil di daerah secara langsung memperkuat stigma tersebut dengan munculnya rezim penguasa daerah dalam bentuk populis, teknokratis, maupun juga dinasti. Desentralisasi pula menarik perhatian aktor global untuk turut menanamkan pengaruh maupun kepentingan dalam ruang lokal. Masuknya aktor global inilah yang kemudian menambah dinamika kontestasi kekuasaan menjadi pelik antara aktor global, lokal, maupun nasional dalam desentralisasi daerah. Aktor lokal berusaha menunjukkan kepada aktor nasional bahwa desentralisasi bisa menjadikan daerah mandiri.
BPP00007080 | 338.2 WAS n | Badan Penelitian Pengembangan Kemdagri | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain