Text
Pendidikan kewarganegaraan (civic education): pendidikan politik, nasionalisme, dan demokrasi
Menyajikan Informasi Mengenai Kompetensi dasar dari Pendidikan Kewarganegaraan, Bangsa dan Identitas Nasional, Kewarganegaraan, Konsepsi Negara, Konstitusi, Good Governance, Pemerintah dan Pemerintahan, Hubungan Sipil-Militer, Agama dan Negara, Masyarakat Madani, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia.
Salah satu tujuan utama dari diselenggarakannya Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi adalah terciptanya pembangunan politik. Bila meminjam pandangan Lucian Pye (1963), pembangunan politik berarti, salah satunya, pembinaan demokrasi. Jadi tujuan Pendidikan Kewarganegaraan juga hakikatnya adalah untuk pembinaan atau pembangunan demokrasi. Khususnya pembangunan demokrasi yang berbasis kesadaran, kecerdasan dan keberdayaan. Di samping tentunya bertujuan untuk terciptanya kerangka dasar pemahaman mengenai hubungan warga negara dengan negara.
Tujuan ini merupakan buah dari kebijakan revitalisasi terhadap mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Di mana sebelumnya mata kuliah tersebut lebih diarahkan atau difokuskan pada pendidikan pendahuluan bela negara yang bersifat informasi direktif tentang hak dan kewajiban warga negara dengan nama mata kuliah Pendidikan Kewiraan. Namun sejalan dengan perkembangan tata kehidupan politik Indonesia akibat bergulirnya era reformasi, yang ditandai lengsernya Presiden Soeharto, 21 Mei 1998, semua menjadi berkembang tidak lagi hanya materi bela negara, namun juga terkait dengan materi civil society. Hak Asasi Manusia dan demokrasi. Untuk yang disebut terakhir inilah pendidikan kewarganegaraan bertujuan sebagaimana dikatakan di atas.
Kehadiran buku Pendidikan Kewarganegaraan yang disusun oleh saudara Asep Sahid Gatara dan Subhan Sofhian ini menjadi salah satu upaya berharga dari anak bangsa serta civitas akademika dalam mengisi sekaligus mengawal keberjalanan demokrasi di Indonesia. Khususnya dari aspek penyiapan warga negara yang berpengetahuan, bersikap dan berprilaku demokratis sebagai basis utama bagi bangunan sistem demokrasi yang lebih kuat.
BPP00004027 | 323.6 SUB p | Badan Penelitian Pengembangan Kemdagri | Tersedia |
BPP00004026 | 323.6 SUB p | Badan Penelitian Pengembangan Kemdagri | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain