Image of Hukum pemerintahan daerah: pasang surut hubungan kewenangan antara DPRD dan Kepala Daerah

Text

Hukum pemerintahan daerah: pasang surut hubungan kewenangan antara DPRD dan Kepala Daerah

Dengan adanya upaya mewujudkan otonomi daerah, persoalan hukum pemerintah daerah semakin luas, kompleks, dan banyak hal yang perlu dikaji. Salah satu hal yang sangat mendasar adalah masalah "hubungan kewenangan antara DPRD dengan Kepala Daerah".
Secara historis, hubungan kedua lembaga pemerintahan daeerah tersebut mengalami pasang surut, dalam periode tertentu DPD lebih dominan, dalam periode lain Kepala Daerah lebih dominan. Pola hubungan demikian belum memberikan suatu iklim yang kondusif dalam proses mewujudkan otonomi daerah di Indonesia.

Ketersediaan
BPP00002963348.598 JUA hBadan Penelitian Pengembangan KemdagriTersedia
BPP00004072348.598 JUA hBadan Penelitian Pengembangan KemdagriTersedia
BPP00004073348.598 JUA hBadan Penelitian Pengembangan KemdagriTersedia
Informasi Detail
Judul Seri
-
No. Panggil
348.598 JUA h
Penerbit
Bandung : PT Alumni.,
Deskripsi Fisik
xxii, 386 hlm.; 21 cm
Bahasa
Indonesia
ISBN/ISSN
9794143855
Klasifikasi
348.598 JUA h
Tipe Isi
-
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
Edisi 1 cet 1
Subjek
Hukum Pemerintahan Daerah
pasang surut hubungan kewenangan antara DPRD dan K
Juanda
Info Detail Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas
Tidak Ada Data
Komentar
Anda harus masuk sebelum memberikan komentar