Text
Aspek-aspek hukum moratorium
Remisi adalah hak mutlak para narapidana, sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945 jo Undang-undang No.12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan yang memberi hak remisi. Bahkan, sebagai bagian dari masyarakat internasional, kita juga telah mengadopsi standar minimal perlakuan bagi narapidana, yang membenarkan adanya remisi. Karenanya, moratorium remisi bertentangan dengan undang-undang.
Tak seorang penguasa pun berhak untuk menabrak undang-undang. Bila terjadi demikian, berarti yang bersangkutan telah menyalahgunakan kekuasaannya. Penyalahgunaan kekuasaan adalah pelanggaran pidana, sebagaimana diatur dalam Bab XXVIII KUHP khususnya Pasal 421 KUHP.
Ketersediaan
| BPP00000426 | 342.598 KAL a | Badan Penelitian Pengembangan Kemdagri | Tersedia |
| BPP00000427 | 342.598 KAL a | Badan Penelitian Pengembangan Kemdagri | Tersedia |
Informasi Detail
- Judul Seri
-
-
- No. Panggil
-
342.598 KAL a
- Penerbit
- Bandung : PT Alumni., 2012
- Deskripsi Fisik
-
x, 290 hlm.; 21 cm
- Bahasa
-
Indonesia
- ISBN/ISSN
-
9794141356
- Klasifikasi
-
342.598 KAL a
- Tipe Isi
-
-
- Tipe Media
-
-
- Tipe Pembawa
-
-
- Edisi
-
Edisi 1 cet 1
- Subjek
- Info Detail Spesifik
-
-
- Pernyataan Tanggungjawab
-
-
Versi lain/terkait
Tidak tersedia versi lain
Lampiran Berkas
Tidak Ada Data
Komentar
Anda harus masuk sebelum memberikan komentar