Pemerintahan telah menerbitkan Permendagri No.38 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyelenggaran Pendidikan Dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja. Aturan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan,ke…
Saat ini pengelolaan desa didasarkan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 serta Peraturan Pertmerintah Nomor 47 Tahun 2015…
Kepala desa dalam melaksanakan kewenangan yang dimiliki untuk mengatur dan mengurus Kepentingan masyarakat, dibantu oleh Badan Permusyawaratas Dese (UPD), sesuai dengan Pasal 32 Peraturan Menteri D…
Desa dalam membangun wilayahnya tidak saja sebagai objek pembangunan namun sebagai subyek pembangunan, pembangunan di desa melibatkan masyarakat khususnya kaum perempuan dan disabilitas pemerintah …
Saat ini terdapat 2 institusi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yaitu Pemerintah Desa dan BPD. Kedudukan BPD sebagai lembaga desa yang terlibat melaksanakan fungsi pemerintahan, tidak secara …
Kewenangan desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tentang Desa dapat dibagi empat yaitu kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan berdasarkan lokal berskala desa dan kewenangan yang ditug…
Penataan Desa dilatarbelakangi berdasarkan adanya mutu pelayanan pemerintahan desa yang kurang optimal dan tingkat kesejahteraan masyarakat yang belum merata samapai pada masyarakat desa, metode de…
"Penerbitan buku di sektor keuangan ini merupakan salah satu cara yang efektif untuk memberikan gambaran seberapa besar dampak pandemi Covid-19 terhadap sektor keuangan dan perekonomian Indonesia s…
Penjelasan tentang tahap demi tahap tentang sistem pemilu, sampai pada usulan desain baru sistem pemilu Mixed Member Majoritarian (MMM) dengan percampuran mekanisme pencalonan proporsional dan majo…